Bebaskan Film Hot, Rezim Jokowi
Rusak Moral Bangsa
intelijen - Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif akan
merusak moral bangsa bila
membebaskan film hot di
Indonesia.
“Kalau membebaskan film hot
dengan alasan kebebasan maupun
jika disensor akan menganggu
jalan cerita, justru akan merusak
moral bangsa,” kata pengamat
budaya Muthoifin kepada intelijen, Rabu (25/2).
Menurut Muthoifin, tugas negara
itu mendidik rakyatnya agar tidak
terjerumus pada kerusakan moral.
‘Film hot apapun namanya
sangat merusak bangsa. Beberapa
sinetron di televisi maupun acara
gosip itu racun bagi orang-orang
di rumah. Sekarang ini perlu
pengawasan terhadap anak yang menonton televisi,” papar
alumni doktor ilmu pendidikan
Islam Universitas Islam Ibnu
Khaldun Bogor ini.
Muthoifin mengingatkan kepada
Jokowi yang mempunyai jargon
Revolusi Mental agar lebih
memperbanyak acara-acara yang
berkualitas di televisi.
“Jokowi tidak bisa membiarkan
begitu saja televisi meracuni anak-
anak dengan acara yang tidak
mendidik,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan berbagai
media, Kepala Badan Ekonomi
Kreatif Triawan Munaf
menyampaikan wacana
penghapusan Lembaga Sensor
Film dan kemudian digantikan dengan sistem peringkat (rating).
Hal itu dinyatakannya saat Diskusi
Kebijakan dan Langkah Strategis
Dalam Pengembangan Industri
Unggulan Nasional yang
berlangsung Selasa (24/2) di Kampus UI.
“Jadi kalau filmnya hot, ditanya
saja penontonnya usia berapa dan
ditetapkan usia berapa yang boleh
masuk. Kalau film bagus dan
dipotong, jalan ceritanya jadi
aneh,” kata Triawan.
Menurutnya dengan sistem rating
ini, diharapkan industri akan lebih
ketat dalam mengawasi film yang
beredar.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/Ketua Ganyang Ahok: Tingkah
Polah Ahok Cerminan Gaya
Komunis
intelijen – Gaya otoriter Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) dalam
menghadapi DPRD DKI menjadi
bukti bahwa Ahok tidak mau
dikontrol oleh lembaga legislatif.
Pendapat itu disampaikan Ketua
‘Ganyang Ahok’, Alfian
Tanjung, kepada intelijen (06/03).
“Wataknya Ahok itu otoriter.
Ahok tidak mau dikontrol DPRD
DKI, makanya ia mencoba mendelegitimasi DPRD DKI
Jakarta,” kata Alfian Tanjung.
Tokoh masyarakat Jakarta yang
juga Pimpinan Taruna Muslim ini
menyerukan agar Ahok segera
dilengserkan dari kursi Gubernur
DKI. Ahok banyak melakukan
tindakan tidak terpuji, salah satunya menindas bawahan.
“Ahok harus lengser. Ahok
arogan terhadap bawahan. Lihat
saja para PNS di DKI, diintimidasi
sama Ahok. Namanya juga
bawahan ya pasti takut,” papar
Alfian.
Menurut Alfian, tingkah laku Ahok
mencerminkan gaya komunis
yang suka menindas dan tidak
mau dikontrol pihak lain. “Ahok
itu seperti pejabat di Cina Daratan,
komunis dan memperkaya diri sendiri. Media pendukungnya
selalu memujinya walaupun
mengeluarkan kata-kata kasar,”
ungkap Alfian.
Alfian mengingatkan kepada Ahok
dan pendukungnya, bahwa rakyat
Jakarta tidak akan berdiam
dengan kelakuan Ahok yang telah
mencederai rakyat kecil. “Rakyat
Jakarta akan berontak meminta Ahok segera turun dari jabatan,”
pungkas Alfian.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/
Mafia Cina Manfaatkan Jokowi
Kuasai Indonesia
intelijen - Mafia Persaudaraan Cina Indonesia itu sudah
merencanakan menguasai republik
ini sudah lama.
“Beberapa kasus masa lalu bisa
dilihat. Ketika masa Sriwijaya
tahun 500-an, orang-orang Cina
yang belajar agama Budha,
mereka mendapati Nusantara itu
sebagai Tanah Harapan,” ungkap aktivis politik Sri Bintang
Pamungkas dalam pernyataan
kepada intelijen, Minggu (19/4).
Menurut Sri Bintang, nafsu dari
orang Cina terutama dari Utara
tidak luntur untuk menguasai
Nusantara.
“Mereka mulai masuk tanpa
tentara, dalam jumlah besar
bersamaan dengan runtuhnya
Majapahit, bersamaan dengan
masuknya Belanda dan Portugis.
Islam itu masuk karena Majaphit sendiri dengan perdagangan
lautnya mencapai Hadramaut dan
Gujarat,” ujar Sri Bintang.
Sri Bintang mengatakan, Jokowi
sendiri merupakan keturunan Cina
dan ini sangat menguntungkan
pengusaha keturunan menguasi
Indonesia.
“Jokowi punya adik kandung asli
Cina di RRC yang bernama Wi Yo
Fang. Saya bisa menambahkan
ketika dia pertamakali jadi
walikota, ada seorang Cina asal
Semarang yang ingin bertemu sama Jokowi tetapi nggak berhasil,
sehingga dia ngoceh dimuat di
Solo Pos,” pungkas.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/
Legalkan Prostitusi dan Miras,
Saatnya Umat Islam dan DPRD
Menurunkan Ahok
JAKARTA (voa-islam.com)
- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan
melegalkan prostitusi dengan melokalisir disebuah tempat dan memberikan
sertifikasi Pekerja Seks Komersil (PSK) ditentang keras banyak kalangan.
Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain
mengatakan, kalau Gubernur DKI Jakarta Ahok ngotot melegalkan prostisusi
yang melanggar undang-undang perdagangan manusia dan membuat toko miras
maka sudah waktunya DPRD dan umat Islam menurunkan Ahok dari posisi
Gubernur.
“Ahok wajib diturunkan dari jabatan gubernur kalau
melegalkan prostitusi. Tidak pantas ada gubernur yang bermoral rendah di
negara Pancasila ini,” ujarnya Rabu, (29/4).
Di tempat terpisah,
anggota DPRD dari Fraksi PKS Tubagus Arif mengatakan, meskipun Jakarta
termasuk kota besar di dunia, namun tidak mesti semuanya bisa bebas.
Indonesia, khususnya Jakarta masih menghormati adat istiadat,
nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi sebagai pilar dari Pancasila itu
sendiri.
“Ada sila pertama Pancasila yang harus kita pegang dan
hormati bersama, dengan itu seharusnya pemprov DKI tidak mengeluarkan
ide-ide yang kontroversi seperti melegalkan prostitusi. Ini bertentangan
dengan seluruh agama dan untuk urusan ini semua agama jelas melarang,”
ujarnya.
Tubagus menilai, pemprov DKI meniadakan lembaga-lembaga
keagamaan dan tokoh agama di Jakarta untuk diajak berdiskusi pada isu
yang dampak buruknya langsung diterima masyarakat.
Sumber:http://m.voa-islam.org/
Penangkapan Novel Baswedan,
Picu Penggulingan Jokowi
intelijen - Penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Novel Baswedan bisa
memicu penggulingan terhadap
Presiden Jokowi.
“Janji Jokowi untuk memperkuat
KPK ternyata tidak betul. Sebagai
kepala negara Jokowi seolah-olah
membiarkan saja polisi
menangkap penyidik KPK,” kata
pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Jumat (1/5).
Menurut Muslim, pernyataan
Presiden Jokowi yang meminta
Kapolri untuk tidak menahan
Novel Baswedan tetapi
membiarkan proses hukum seperti
dagelan.
“Jokowi itu membiarkan Novel
Baswedan diperiksa kasus
hukumnya. Harusnya sebagai
kepala negara dan pemerintahan,
Jokowi bisa meminta Novel
dibebaskan kasus hukum karena penuh rekayasa dan bernuansa
politik,” ujar Muslim.
Kata Muslim, kelompok menengah
ke atas maupun LSM sudah melihat
Jokowi tidak punya itikad yang
baik dalam pemberantasan
korupsi.
“Jokowi tidak punya komitmen
dalam pemberantasan korupsi.
Jokowi hanya retorika saja,” jelas
Muslim.
Muslim melihat akan ada gerakan
penggulingan terhadadap Jokowi
dari rakyat maupun kelas
menengah ke atas. “Rakyat
sudah bosan dengan kebohongan
yang sering diucapkan Jokowi,” pungkas Muslim.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/Cerita humor menemani santap siang
PEJABAT TERTINGGI
Suatu saat P.Joko Widodo
melakukan kerja blusukan, walau
pun sudah menjadi Presiden RI. Saat
berangkat blusukan, beliau sendiri
yang mengemudikan mobil pribadi ESEMKA. Bukan mobil dinas.
Kebetulan pihak Polres Jakarta Utara
sedang melakukan pemeriksaan
gabungan. Maka dicegatlah mobil
P.Jokowi oleh petugas polisi
berpangkat Brigadir.
Brigadir : “Selamat siang Pak.
Mohon maaf kami mau periksa SIM
dan surat-surat mobil Bapak”
JKW : “Silakan”, sambil
menyerahkan SIM A dan STNK mobil
ESEMKA.
Brigadir kaget bukan kepalang saat
tahu bahwa si pengemudinya
karena sering tayang di TV-TV.
Kemudian melaporkan ke
Komandannya yang berpangkat
Kapten.
Brigadir : “Lapor Komandan. Saya
telah memeriksa mobil dan
pengemudi PEJABAT TINGGI”
Komandan : “Maksud mu
Walikota? Tetap jalankan tugas mu
secara profesional”
Brigadir : “Siap Dan. Jalankan
tugas dengan profesional. Tapi
bukan Walikota yang saya
periksa”
Komandan : “Gubernur, atau
DPRD atau Pangdam?”
Brigadir : “Siap Dan. Bukan semua
yang Komandan sebutkan”
Komandan : “Lantas siapa pejabat
tinggi itu, Presiden?”
Brigadir : “Siap Dan. Kayaknya
PEJABAT SANGAT TINGGI. Sopirnya saja Bapak Jokowi”
Komandan : “Oh iya kalau yang
itu, PEJABAT SANGAT TINGGI.
Mungkin PEJABAT YANG SANGAT
TERTINGGI di negeri kita ini. Bapak
Jokowi itu kan cuma PETUGAS PARTAI”.
Jokowi Sengaja Obok-obok KPK dan
Sok Jadi Pahlawan
intelijen - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja melemahkan KPK
dengan penangkapan penyidik
lembaga antirasuah itu Novel
Baswedan.
“Jokowi sedang memainkan
sandiwaranya. Ia sengaja obok-
obok dan akhirnya jadi pahlawan.
Itu sudah terbaca,” kata
pengamat politik Ahmad Yazid
kepada intelijen, Jumat (1/5).
Menurut Yazid, Jokowi itu dalam
mengelola negara seperti bermain
sinetron atau film di mana ia
menjadi peran utama dan harus
populer.
“Jokowi pemain watak. Makanya
ia tidak mau ada juru bicara agar
selalu muncul di media. Walaupun
kemunculannya kadang-kadang
bikin pusing rakyat,” jelas Yazid.
Kata Yazid, selama ini, Jokowi
merasa yakin dalam mengelola
negara itu dengan caranya sendiri.
“Lihat saja, ia memberikan
pernyataan salah terkait utang
IMF. Padahal salah. Jokowi cuek
saja. Baginya yang terpenting
populer dan masuk media,”
pungkas Yazid.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/PKS tolak rencana Ahok bikin
tempat prostitusi
Merdeka.com
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras rencana Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana melegalkan prostitusi di
sebuah Apartemen di Jakarta. PKS mengecam keras wacana yang dilontarkan
oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersebut.
"Ada sila pertama Pancasila yang harus kita pegang dan hormati bersama,
dengan itu seharusnya pemprov DKI tidak mengeluarkan ide-ide yang
kontroversi, karena ini akan bertentangan dengan seluruh agama dan untuk
urusan ini semua agama jelas melarang," kata Anggota Legislatif Jakarta
Fraksi PKS, Tubagus Arif di Gedung DPRD, Kebon Sirih Jakarta, Selasa
(28/4).
Tubagus menilai, wacana Ahok tersebut tak menghargai
lembaga keagamaan dan tokoh agama yang berada di Jakarta. Dia menyebut
ide Ahok yang mau membuat legalisasi prostitusi sangat liar.
Sumber:http://m.merdeka.com/
"waduoh.. Mentang2 yg mau punya hajatan presiden"
Pantaskah pakai APBN untuk
perbaikan jalan rumah pribadi
Jokowi?
Merdeka.com
- Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Wali
Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menjelaskan ihwal pemakaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan memperbaiki
jalan rusak di sekitar kediaman pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di
Solo. Transparansi penggunaan APBN tersebut dinilai FITRA agar tidak
terjadi salah persepsi di tengah masyrakat.
"Kalau bisa sih Pemda
harus informasikan publik itu dana APBN mana. Ini kan untuk
akuntabilitas publik harus informasi dana APBN mana," ujar Sekjen FITRA
Yenny Sucipto saat dihubungi merdeka.com, Jumat (1/5).
Yenny menduga ada kemungkinan APBN yang digunakan untuk perbaikan jalan
itu merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya menjadi
wewenang Pemda. "Memang dari APBN tapi bisa melalui DAK. Yang harus
dicek itu apakah dari DAK. Kalau itu memang ada untuk infrastruktur. Kan
tanggung jawab pemerintah daerah memakai DAK itu. Apakah untuk jalan
atau untuk apa," tuturnya.
"Kalau jalan di sekitar jalanan Jokowi
itu temen-temen Pemda yang alokasikan itu, bisa gunakan pakai dana APBN
itu melalui DAK atau DAU. Atau dana penyesuaian," ucapnya.
Meski
demikian, tambah Yenny, pihaknya tetap mendesak Wali Kota Solo
menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di sekitar
kediaman Jokowi tersebut.
"Apakah DAK, DAU atau dana penyesuaian yang diberikan ke Pemda," tandasnya.
Sebelumnya, Rudyatmo mengungkapkan jika dana perbaikan jalan rusak di
sekitar kediaman pribadi Jokowi bakal diambil melalui APBN.
"Duitnya dari APBN, makanya nanti Pak Menteri kita ajak ke sana untuk
melihat kondisinya.Sekalian ngadep pak Presiden," ucapnya.
Sumber:http://m.merdeka.com/
Kabareskrim beri sinyal bakal
periksa Jokowi soal kasus UPS
Merdeka.com
- Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso mendatangi Balai Kota untuk
meminta izin Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memeriksa beberapa
staf ahli pemprov DKI soal kasus pengadaan uninterruptible power supply
(UPS) pada APBD DKI 2014. Selain itu, Budi Waseso menegaskan tidak
menutup kemungkinan untuk meminta keterangan Presiden Joko Widodo
(Jokowi).
"Artinya kami lihat yang
terjadi sekarang dan akan lihat ke belakang. Kami masih periksa yang
2014 yang masih kami tangani. Tidak menutup kemungkinan kami lihat yang
di 2013," kata Budi di Balai Kota, Jakarta, Senin (4/5).
Budi
menegaskan akan meminta keterangan Presiden Jokowi dalam kapasitasnya
sebagai mantan gubernur DKI. Hal itu demi mempercepat membongkar kasus
tersebut.
"Ya kami juga akan minta Bapak (Jokowi), saat dia jadi gubernur," tegas Budi.
Namun ketika ditanya oleh awak media kapan dilakukan pemanggilan
terhadap Presiden Jokowi, Budi mengatakan belum saatnya karena masih
dalam pemeriksaan saksi yang sekarang.
"Ya belum lah. Kami panggil yang sekarang dulu. Seberapa persen kemungkinan kami lihat dulu yang ada," pungkas dia.
Sumber:http://m.merdeka.com/Mi ayam diduga berisi buntut
tikus di Bandung dijual Rp 5.500
Merdeka.com
- Temuan menjijikkan dialami Imas Dyanti. Wanita yang memakan mi ayam
di kawasan Gempol, Kota Bandung menemukan buntut ekor tikus dalam
semangkuk minya.
Imas menyebarkan
pengalaman buruknya di jejaring sosial Facebook. Berikut dengan foto
menjijikkan tersebut. Banyak netizen resah atas unggahan status itu.
Merdeka.com,
mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut Senin (4/5). Penjual
dalam kedainya menjual beragam makanan berbahan daging ayam. Ada mi
ayam, mi bakso dan soto ayam.
"Mi ayamnya Rp 5.500 satu porsi," kata penjual yang seorang perempuan paruh baya tersebut.
Dia tidak mau terbuka ihwal usaha makanannya yang sudah buka sekitar
empat tahun lalu. Saat coba dikorek perihal usahanya, penjual mi ayam
tersebut banyak terdiam. Bahkan untuk melihat muka saja tidak mau.
"Iya," jawab ibu saat ditanya tempat makannya sedang sepi.
Salah satu pekerja di sekitar kedai menyebut, bahwa kedai mi ayam biasanya ramai diserbu karyawan PT Kahatex.
"Biasanya ramainya ketika jam pulang karyawan sekitar jam satu," terang pekerja di lokasi.
Ihwal informasi mi ayam yang menggegerkan jagad Facebook dia tidak
mengetahui. Tapi dia tak menampik banyak yang menanyakan kebenaran
tersebut belakangan ini.
"Beberapa ada yang nanya ke saya. Tapi
saya engga tahu, karena memang engga pernah makan ke situ," ungkap pria
yang enggan disebut namanya.
Pedagang sekitar juga yang menjual
macam makanan ringan belum mengetahui kebenaran adanya dugaan daging
minya berasal dari tikus. "Engga tahu ya. Selama ini baik-baik saja,"
jelasnya.
Tapi dia memang cukup mencurigai karena harga yang ditawarkan cukup miring.
"Kalau harga segitu (Rp 5.500) miring banget. Soalnya daerah lain menjual minimal Rp 7.500," ungkapnya.
Polisi masih belum mendapatkan informasi tersebut. Pihaknya masih
menyelidiki. "Kita dalami dulu," kata Kasatnarkoba Polrestabes Bandung
AKBP Nugroho Arianto.
Sumber:http://m.merdeka.com/
Sebutkan satu saja kelakuan Jokowi yang 'Katanya' pro-Rakyat?
Ini Dia Daftar Kebohongan Jokowi
intelijen – Saat kampanye Pilpres 2014, Joko Widodo
mengungkapkan sejumlah janji
jika terpilih menjadi Presiden RI.
Kini, janji-janji Jokowi itu ditagih.
Pengurus Ikatan Alumni Ilmu
Politik IISIP Jakarta, M.A. Hailuki, membeberkan janji-janji Jokowi
saat Pilpres dan fakta setelah
Jokowi berkuasa.
Hailuki menyoal janji Jokowi soal
jabatan menteri. Dua bulan
sebelum Pilpres 2014, Presiden
Jokowi secara lantang berteriak
bahwa koalisi politik yang akan
dibangunnya tanpa pembagian jatah kursi menteri.
“Saya menduga Jokowi akan
mencari titik temu antara
meritokrasi dan otokrasi,
realitanya Jokowi menjadikan
kursi menteri sebagai jatah
koalisi,” tegas Hailuki dalam keterangannya kepada intelijen
(04/05).
Menurut Hailuki, janji Jokowi
membuat kabinet yang ramping
dan profesional terpatahkan oleh
Kabinet Kerja yang ternyata tetap
gemuk dan berwarna politik,
bahkan posisi Jaksa Agung, sebuah posisi yang diduduki pejabat non
parpol selama era Susilo Bambang
Yudhoyono, kini malah diberikan
kepada kader parpol.
“Terkait kebijakan Presiden
Jokowi meminta menteri tidak
aktif dalam jabatan struktural di
partai politik terbantahkan oleh
fenomena Menko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan
Maharani yang masih tercatat aktif
sebagai petinggi PDIP,” ungkap
Hailuki.
Selain itu, Hailuki mengatakan,
janji politik Jokowi untuk
menyetop impor beras dan sapi
pun tidak atau belum ditepati.
Dapat dipahami bahwa tidak ada
rentang waktu yang Jokowi sampaikan untuk mewujudkan
janjinya itu, namun realitanya saat
ini di bawah kepemimpinannya,
Indonesia masih impor beras dan
sapi.
“Yang tersegar terkait hutang
adalah, rezim Jokowi sesumbar
memilih ekonomi berdikari
sebagaimana amanat Trisakti Bung
Karno dengan cara enggan
menambah hutang luar negeri, namun realitanya Indonesia tetap
berhutang baik bilateral kepada
negara donor, maupun
multilateral kepada lembaga
keuangan internasional,” papar
Hailuki.
Lanjut Hailuki, dalam kebijakan
kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) pun, Jokowi lain
lisan dan perbuatan. “Sebelum
jadi Presiden, dia mengatakan
harga BBM yang mahal memberatkan rakyat, namun
setelah menduduki Istana, Jokowi
malah menaikkan harga BBM,”
pungkas Hailuki.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/Jokowi: "Indonesia berhutang banyak di IMF" (Senin, 27 April 2015)
SBY: "Indonesia sudah lunas sejak 2006" (Selasa, 28 April 2015 Pagi)
Menteri Jokowi (termasuk media dan pendukungnya) bilang: "Indonesia
masih punya hutang. Diam-diam SBY berhutang kepada IMF di tahun 2009".
(Selasa, 28 April 2015 Sore)
IMF
bilang: "Indonesia sudah lunas hutangnya. Yg disebutkan itu namanya
fasilitas Special Drawing Right (SDR) yang dialokasikan ke setiap negara
anggota IMF. IMF mengalokasikan SDR untuk semua negara anggota sesuai
dengan kuota masing-masing di IMF." (Rabu, 29 April 2015)
Krik krik... krik krik... *suasana hening...
***
Sederhananya begini biar Pembela Pendusta mengerti, itu alokasi hutang.
Bahasa kerennya, stand by loan. Jika dipakai maka jadi hutang, jika
tidak dipakai elu yg bayar... Bagaimana? Hehehhe...
Moral of the story:
- Jangan berdusta.
- Dusta yg satu akan ditutupi dengan dusta yg lainnya.
- Dan, pendusta hanya akan dibela oleh sesama pendusta.
Walaupun jokowi banyak yg MENGHUJAT ... tetapi dia
mempunyai SEGUDANG PRESTASI yg patut dibanggakan.
=
- kolom agama di KTP blh dikosongkan
- harga BBM naik saat harga minyak dunia turun
- kabinetnya diisi petugas partai, bkn orng2 ahli
- lulusan SMP lagi bertato blh jd menteri
- harga sembako melambung tinggi
- tarif listrik & kereta api melesat
- gas elpiji 3kg langka lagi mahal
- freeport diem2 udh deal perpanjangan kontrak
- esemka diganti proton jd mobil nasinonal
- kabinet ramping tinggl memori
- PPP dihancurin, Golkar udh nyusul
- KPK dihancurkan & pejabatnya diganti orang2 mreka
- status tersangka korupsi blh dibatalkan
- lembaga2 hukum diisi orng2 mreka
- korupsi BLBI & bus Karatan dilupakan
- 30 negara msuk indonesia bebas visa
- impor dari china ditingkatkan
- buruh di indonesia dilelang di forum apec
- tim sukses dpt jatah tender & posisi penting di
pemerintahan
- tol laut tenggelam di dasar laut
- banjir & macet gak tuntas2, dulu ngremehin
- yg pke kaos tauhid lngsng ditangkap dituduh isis,
putri indonesia pke kaos palu arit malah diapresiasi
- syiah udh brani menyerang kampung aswaja
- begal merajalela
- rupiah tembus angka 13rb / dollar
- eksekusi duo Bali nine tunda terus byk alasan
- bagi2 traktor gratis tp ditarik lagi
- katanya sederhana,, tp mobil kepresidenan berharga
7Milyaran...
- Koar"in Eksekusi, tapi gak ada bukti...
- Jurus terbaik, ngeles dan nyalahin org lain...
..
..
..
..
..
..
Semoga para Penyembahnya, sadar dan terbuka Hati dan Pikirannya,
utk kembali kedalam kejujuran tanpa ada Kibul"an dan Pencitraan Kosong tanpa Bukti...Tommy Soeharto Semprot Ahok:
Anda Itu Siapa? Itu Otak Apa Tahu?
intelijen – Putra mendiang Presiden Soeharto, Hutomo
Mandala Putra (Tommy Soeharto)
kembali mengecam kebijakan
Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok). Kali ini
Tommy menyoal perintah Ahok yang meminta PLN tidak mengaliri
listrik di kawasan tanah negara
yang didiami warga.
“Statement Pemimpin DKI yang
mengatakan rakyat miskin liar,
rakyat miskin nyolong listrik, itu
kata-kata yang seharusnya keluar
dari mulut penjajah,” tulis
Tommy di akun Twitter @HutomoMP_9.
Tommy juga meminta Ahok ingat
warga DKI yang mendukung Ahok
dalam Pilkada DKI. “Sebelum
mengatakan warga miskin DKI liar
dan nyolong, coba berpikir dahulu
orang yang mendukung Anda nyolong di negara ini apa
tidak??” tulis @HutomoMP_9.
@HutomoMP_9 juga berkicau:
“Itu Otak Apa Tahu??..Memimpin
jangan semau gue, jangan Asal
Asbun, warga kurang mampu
jangan terus di tekan, Anda itu
siapa? Warga mana?”
Diberitakan sebelumnya, Gubernur
DKI Jakarta Basuki T Purnama
meminta jajaran direksi PT
Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)
Distribusi Jakarta Raya dan
Tangerang agar kawasan yang menduduki tanah negara tidak
dialiri listrik.
“PLN yang disampaikan GM baru,
mau kerjasama dengan kota
kawasan-kawasan yang
menduduki tanah negara jangan
kasih listrik, mereka (katakan)
siap,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Pusat, Selasa (05/05).
Sumber:http://www.intelijen.co.id/Fadli Zon: Sebentar Lagi Akan Ada Gerakan Massal
intelijen -
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut tidak lama lagi akan
ada suatu gerakan yang melibatkan orang banyak terkait situasi politik
saat ini yang tidak kondusif. Wakil Ketua Dewan Perwakilan ini juga
menyebut jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal mengalami
gangguan.
Fadli mengatakan hal tersebut terkait terbitnya Surat
Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Partai
Golkar kubu Agung Laksono. Fadli menganggap keputusan tersebut tidak benar sehingga bisa memunculkan ketegangan politik.
“Sebentar lagi saya kira akan ada gerakan massal. Oleh karena itu
politik harus distabilkan. Sekarang kan sudah mulai,” kata Fadli Zon
saat ditemui kediaman Ketua Umum PPP versi Munas Jakarta Djan Faridz di
kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam (23/3).
Menurut
Fadli, meski berpotensi meningkatkan tensi politik namun situasi di DPR
tidak akan terganggu. “Tapi kinerja pemerintah terganggu,” ujar Fadli.
“Benahi saja masalah ekonomi yang sudah makin larut ini,” lanjut dia.
Fadli memandang keputusan pemerintah soal dualisme kepengurusan Partai
Golkar yang dinilai merugikan kubu Aburizal Bakrie (Ical) otomatis
mengundang reaksi negatif dari publik.
“Keputusan yang diambil tidak memberikan pencerahan,” ucap Fadli.
Dengan keputusan tersebut, lanjut Fadli, menimbulkan persoalan baru dan membawa dampak buruk.
“Kalau seperti ini langkah yang diambil Menkumham bukan menyelesaikan
masalah tapi membuat masalah baru,” kata dia. “Ini yang jadi persoalan.
Kalau ini yang dicederai,” kata Fadli menambahkan.
Keluarnya SK
Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai
kepengurusan Golkar yang sah, direspons Koalisi Merah Putih dengan
langsung menggelar rapat konsolidasi secara tertutup.
Rapat
konsolidasi digelar di rumah Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan
Faridz di Jalan Diponegoro Nomor 40, Menteng. Dalam rapat yang berakhir
menjelang Senin tengah malam itu para petinggi KMP yang keluar dari
rumah mewah tersebut tidak mau berkomentar banyak soal pertemuan
tersebut.
Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, para petinggi KMP
yang hadir di antaranya dari Golkar yaitu Aburizal Bakrie dan Idrus
Marham. Dari Gerindra Prabowo Subianto dan Fadli Zon. Selain itu juga
hadir Amien Rais mewakili PAN, Fahri Hamzah dari PKS, dan dari PPP
adalah Djan Faridz dengan Suryadharma Ali.(CNN Indonesia)
" wow ada simbol dajjal, pertanda apakah ini "
Kafe Gibran Rakabuming di Solo
terdapat gambar kepala
bermata satu
Merdeka.com
- Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka
dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang kuliner. Selain
memiliki usaha katering dan wedding organizer berlabel Chilli Pari,
calon suami Selvi Ananda itu juga memiliki kafe bernama Markobar
(Martabak Kotta Barat) dengan menu andalan martabak.
"Makobar UNS
(Universitas Sebelas Maret) baru sebulan lalu saya buka. Dekat SGM
(Solo Grand Mall) dan Kotta Barat juga ada. Semuanya baru sebulan
dibuka," ujar Gibran, saat menjadi pembicara di di Universitas Sahid
Solo, Selasa (28/4).
Kafe yang berlokasi di sebelah barat Solo
Grand Mall itu resmi dibuka pada awal April. Lewat akun Twitter
pribadinya, Gibran kerap mempromosikan kafenya tersebut.
"Malem mingguan yok di @markobar1996 sgm," tulis Gibran, Sabtu(25/4).
Laiknya kafe-kafe, Markobar dapat memanjakan dengan fasilitas yang
mampu membuat pengunjung betah. Selain itu, di setiap sisi ruang,
sejumlah mural tampak menghiasi dinding.
Salah satu mural yang
ada di Markobar, gambar orang bermata satu yang dikelilingi oleh
segitiga menjadi pembicaraan netizen. Salah satunya seperti yang ditulis
Jonru.
Melalui Facebook pribadinya, Selasa (5/5), pria yang
dikenal kerap mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo ini menulis jika
kafe Gibran memiliki logo dajjal, yang dalam eskatologi Islam disebut
sebagai tokoh jahat yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal disebut
kerap menyebar fitnah.
"Anak Jokowi Membuka "Kafe Dajjal".
Hiyy... Sereemmm!!! (Memang sih, namanya bukan kafe dajjal. Tapi ada
logo dan tanda-tanda dajjal di dekorasi ruangannya). Hm... kok sampai
segitunya ya? Pertanda apakah ini?"
Dari informasi yang dihimpun merdeka.com,
salah satu organisasi yang menggunakan gambar mata satu adalah
iluminati. Banyak pihak percaya bahwa iluminati telah mendalangi banyak
kematian paling kontroversial dalam sejarah. Sebut saja kematian
sejumlah tokoh politik macam John F. Kennedy, Abraham Lincoln, dan Putri
Diana.
Menurut ahli teori, kelompok Illuminati bersekongkol
untuk mengontrol urusan dunia dengan mendalangi peristiwa dan sejumlah
titik gaya pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan politik.
Sumber:http://m.merdeka.com/
Dulu JUSUF KALLA Pernah berkata kepada khalak ramai, "Bisa Hancur negeri ini kalau si Jokowi mimpin". Tapi kenyataanya?
Waw... Pengangguran Meningkat 300.000 Orang, Jokowi Sukses Membuat Peningkatan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2015, dari 128,3
juta angkatan kerja, sekitar 7,45 juta orang diantaranya masih dalam
posisi menganggur (belum diserap oleh pasar kerja), sedangkan 120,85
juta orang sudah bekerja. Angka pengangguran tersebut meningkat jika
dibandingkan pada Februari 2014 dari 125,32 juta angkatan kerja, sekitar
7,15 juta orang diantaranya menganggur dan 118,17 juta orang sudah bekerja.
Kepala BPS, Suryamin mengatakan selama setahun terakhir tingkat
pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 5,7 persen menjadi 5,18
persen. Dan jumlah
penganggur bertambah sebanyak 300 ribu jiwa.
"Ini karena perlambatan ekonomi juga mempengaruhi peningkatan pengangguran," ujar Suryamin di kantor BPS Jakarta, Selasa (5/5).
Lebih lanjut dikatakan dia, pada Februari 2015 TPT terendah ada pada
penduduk berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 3,16 persen, sementara
TPT tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,05 persen.
"Dalam setahun terkahir, TPT yang mengalami peningkatan yaitu pendidikan
SMK (1,84 poin), Diploma I/II/III (1,62 poin), dan Universitas (1.03
poin)," jelas dia.
Sementara itu, kualitas tenaga kerja
didominasi pekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) yaitu mencapai
76,1 juta orang (62,95 persen). Sedangkan pekerja berpendidikan tinggi
(Diploma dan Universitas) hanya sekitar 13,1 juta orang (10,89 persen).
"Artinya dalam setahun terakhir penduduk bekerja berpendidikan rendah
turun dari 64,63 persen menjadi 62,95 persen, sedangkan penduduk bekerja
berpendidikan tinggi naik dari 10,14 persen menjadi 10,89 persen,"
pungkasnya, demikian Aktualco mengabarkan.
"RIP persepakbolaan indonesia di era jokowi"
Jokowi Dukung Keputusan Nahrawi
Bekukan PSSI
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi menklaim
keputusannya membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh indonesia (PSSI)
mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nahrawi
menuturkan, Jokowi menganggap pembekuan PSSI itu sebagai upaya
pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional.
Nahrawi
menyampaikan hal itu usai rapat selama sekitar 4 jam dengan Jokowi di
Istana Presiden, Jakarta, Rabu (6/5). Dalam pertemuan itu, kata Nahrawi,
presiden mendorong Kemenpora untuk meningkatkan upaya pembenahan sepak
bola.
“Jalan terus. Presiden minta terus
melakukan perubahan
yang lebih dahsyat terkait perubahan tata kelola sepakbola, dan tak
boleh berhenti," kata Nahrawi kepada wartawan di Istana Presiden.
Dalam kesempatan itu, menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu juga
melaporkan rancangan teknis dan struktur terkait kompetisi sepak bola
nasional. Rencananya, Kemenpora melalui tim transisi akan mengambil alih
penyelenggaraan liga Indonesia dari PSSI.
Nahrawi menegaskan
bahwa bahwa Jokowi juga menyetujui rancangan kompetisi yang digagas
Kemenpora. Presiden, lanjut Nahrawi, juga menegaskan bahwa kompetisi
liga harus tetap bergulir.
"Beliau concern kompetisi tak boleh
berhenti. Kalau memang operator yang ada sekarang bersedia dan siap
melaksanakan kompetisi silakan dilanjut, kalau memang tak bersedia
silakan cari operator baru. Itu arahan presiden," pungkasnya.
Sumber:http://m.jpnn.com/
Jokowi say:
Jangan di contoh ya ibu-ibu....
Prabowo: Kalau Ahok Tahu
Bermasalah, Kenapa Tak
Dilaporkan dari Dulu?
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta
Prabowo Soenirman menilai
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
punya andil terhadap terjadinya
dugaan tindak pidana korupsi
pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) pada 2014.
Andil tersebut adalah dengan
melakukan pembiaran.
Prabowo mengatakan beberapa
waktu silam Ahok, sapaan Basuki,
mengaku sudah mengetahui ada
yang tidak beres dalam
penyusunan anggaran di DKI
Jakarta, tidak hanya pada 2014, tetapi juga dari sejak mulai
menjabat sebagai Wakil Gubernur
pada 2012.
"Yang kita sesalkan kalau gubernur
tahu bermasalah kenapa dia tidak
melaporkan sejak tahun 2012-2013.
Artinya kan dia melakukan
pembiaran. Tahun 2014 ini kan dia
sudah tahu kalau UPS itu bermasalah. Kalau tahu kan kenapa
dibiarkan?" ujar Prabowo, di
Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu
(7/5/2015).
Prabowo mengatakan, peraturan
perundang-undangan menyatakan
barang siapa yang mengetahui ada
tindak kejahatan namun tidak
melaporkannya ke pihak berwajib,
maka orang yang bersangkutan dianggap telah melakukan
pembiaran dan bisa dijerat dengan
hukuman.
"Kalau kita bicara hukum siapa
yang mengetahui suatu tindakan
pidana ya harus melaporkan. Kalau
tidak melaporkan berarti dia juga
bersalah. Kenapa waktu itu
gubernur, sekda membiarkan? Kalau mereka membiarkan berarti
mereka juga ikut terlibat dalam
kasus ini," ujar anggota Komisi D
ini.
Sumber:http://megapolitan.kompas.com/Guyonan Jokowi di Rakernas PAN: Pak Prabowo, Tahun 2019 Mau Maju Lagi Nggak?
NAWABERITA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo Rabu (6/5) malam menghadiri
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat melontarkan beberapa guyonan yang
membuat para peserta rakernas tertawa dan bertepuk tangan.
Sambil
melihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo yang turut hadir dalam acara
itu, Jokowi menceritakan pertemuan yang pernah dilakukannya dengan mantan pesaingnya dalam Pilpres itu di Istana Bogor beberapa waktu lalu.
“Waktu itu, saya tanya ke pak Prabowo. Pak, nanti tahun 2019 Bapak mau
nyalon lagi nggak?” cerita Jokowi yang disambut gelak tawa hadirin.
“Lalu,” Jokowi melanjutkan. “Pak Prabowo menjawab, kalau nanti saya nyalon (presiden) lagi, kita tarung lagi pak Jokowi.”
Guyonan Jokowi membuat suasana Rakernas meriah. Sebelumnya Jokowi
mengatakan senang bahwa dalam Rakernas PAN semua pimpinan partai yang
tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat hadir.
Mereka antara lain Megawati, Yahya Muhaimin, Sutiyoso, Aburizal Bakrie,
dan Prabowo.
Jokowi menilai hal ini sangat baik guna membangun
kebersamaan dan persatuan. Diungkapkan Jokowi, tantangan kita saat ini
sangat berat dalam menghadapi persaingan di tingkat global dan
memecahkan berbagai masalah di tanah air.
“Maka kalau kita ribut
sendiri … tantangannya berat. Sekarang diperlukan kebersamaan dan
persatuan. Kalau mau tarung lagi, nanti di tahun 2019,” ujar Jokowi
sambil tersenyum.
"Rupiah Kian Anjlok, Jokowi Terus
Merosot"
intelijen – Di akhir perdagangan mata uang, pukul 15:59 WIB, hari
ini (07/05), nilai mata uang rupiah
anjlok ke Rp13.148 per dollar AS.
Rupiah hari ini mengalami
pelemahan tertajam sejak awal
Januari 2015.
Berdasarkan Bloomberg Dollar
Index (07/05/2015), rupiah dibuka
melemah 0,02% ke Rp13.038/US$.
Pada Pk. 08:02 WIB jadi melemah
0,04% ke Rp13.040/US$.
Pengamat pasar uang dari Bank
Himpunan Saudara, Rully Nova,
menyatakan, rupiah tertekan
cukup dalam terhadap dolar AS.
“Rupiah tertekan cukup dalam
terhadap dolar AS, merespon situasi ekonomi Indonesia yang
diperkirakan masih akan
melambat,” ujar Rully Nova,
seperti dikutip skalanews (07/05).
Menurut Rully Nova, pelaku pasar
membutuhkan kepastian dari
pemerintah mengenai
komitmennya untuk mendorong
pembangunan infrastruktur.
Diharapkan pemerintah segera merealisasikan pembangunan
infrastruktur, sehingga pada
akhirnya dapat mengangkat
ekonomi domestik.
Pakar maritim Yulian Paonganan
di akun Twitter @ypaonganan
mengomentari pergerakan rupiah
terhadap dolar AS. “Rupiah kian
anjlok…Jokowi terus merosot…”
tulis @ypaonganan.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/Apa jadinya jika tepuk tangan untuk Presiden kalah meriah dengan
tepuk tangan untuk yang bukan presiden. Pastinya lucu atau geli, bukan?
Inilah yang terjadi pada pelantikan Pengurus DPP PAN yang baru di bawah
kepemimpinan Zulkifli Hasan. Dimana tepuk tangan untuk Prabowo Subianto
lebih meriah daripada tepuk tangan untuk Presiden Indonesia yang bernama
Joko Widodo alias Jokowi.
Begini ceritanya, dilansir Rmol (6/5), Pelantikan Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) resmi dilakukan,
Rabu (6/5) malam. Saat pembawa acara menyebutkan nama Presiden RI, Joko
Widodo yang hadir sekitar pukul 19.50 WIB, tepukan tangan pun menggema
di Hall Balai Sudirman, Jakarta.
Namun, tepukan tangan untuk Presiden Jokowi kalah meriah saat presenter
membacakan kehadiran Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra), Prabowo Subianto. Tepukan dan riuhan peserta yang hadir
begitu membahana di dalam Rakernas. Bahkan beberapa kader PAN ikut
meneriakan nama mantan danjen kopasus itu.
Begitu juga saat
pembawa acara menyebut nama Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)
versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, sorak sorai peserta tak kalah
membahana.
Pantauan RMOL di lapangan, tampak semua partai politik
mengutus ketua umumnya pada saat pembukan rakernas I PAN tersebut.
Hanya Demokrat yang mengutus Syarief Hasan sebgai perwakilan dari partai
SBY itu. [sal]
Ekonomi melambat, SBY minta
pemerintah jangan banyak
beretorika
Merdeka.com
- Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal isu
perlambatan ekonomi Indonesia belakangan ini. Menurut dia, pemerintahan
Jokowi harus mengakui memang ada persoalan serius yang harus segera
diatasi.
SBY menjelaskan,
kecemasan atas memburuknya situasi perekonomian bukan hanya disuarakan
oleh pelaku pasar, tetapi juga oleh masyarakat luas.
"Sebaiknya
kita tidak perlu panik. Keadaan seperti ini setiap saat bisa terjadi.
Masa kini dunia ekonomi mudah dan sering mengalami gejolak. Yang
penting, pemimpin dan pemerintah menyadari dan mengakui bahwa memang ada
persoalan yang harus ditangani secara serius," kata SBY lewat akun
Twitter-nya, Jumat (8/5).
Selain itu, kata SBY, pemerintah harus
memberikan solusi yang tepat. "Tetapkan 'policy response' yang realistik
dan sungguh dijalankan. Jangan terlalu banyak beretorika," tegas SBY.
Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, perlu gerak cepat dan solusi
yang efektif untuk mengatasi persoalan fiskal dan APBN, pertumbuhan
yang melambat serta kelesuan investasi dan bisnis.
"Juga harus
diantisipasi kemungkinan meningkatnya pengangguran, serta gangguan
terhadap kecukupan dan stabilitas harga bahan pokok," jelas dia.
"Kalau berbagai persoalan ini tidak ditangani secara efektif, bisa saja
keadaannya menjadi lebih buruk. Ini harus kita cegah," kata SBY.
Bagi pemerintah, ujar SBY, apapun opsi dan kebijakan yang dipilih selalu
ada plus dan minusnya. "Ada pro dan kontranya. Tetapi tetap harus
diambil," ujarnya.
SBY menceritakan, saat menjabat sebagai
presiden, persoalan seperti ini sering dihadapi. "Juga tidak mudah.
Tetapi dengan kerja keras dan tindakan tepat, selesai juga," kata SBY.
"Rakyat perlu beri kesempatan dan dukungan kepada Pak Jokowi dan
pemerintah, untuk atasi permasalahan di bidang ekonomi ini," katanya.
Menurut SBY, situasi perlambatan ekonomi ini belum masuk krisis. "Masih
ada waktu. Masih tersedia solusi. Penurunan ekonomi masih bisa
dibalikkan," kata SBY.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 4,71 persen pada triwulan
I-2015, atau turun sebesar 0,18 persen dibanding periode sama tahun
lalu.
Kepala BPS Suryamin mengatakan penurunan itu salah satunya
disebabkan pelemahan perekonomian di China dari 7,4 persen menjadi 7
persen.
Sumber:http://m.merdeka.com/"Beginilah klo presidenya plonga plongo menterinya tidak mematuhi program presidenya utk TIDAK impor beras"
Jelang puasa dan Lebaran,
Mendag siap buka keran impor
beras
Merdeka.com
- Pemerintah mengisyaratkan bakal membuka keran impor beras dalam waktu
dekat. Ini demi menstabilkan harga komoditas primer tersebut.
"(Impor) menjelang puasa dan lebaran supaya ada stabilitas harga," kata
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai rapat tertutup dengan Kepala Staf
Kepresidenan Luhut Panjaitan, Jakarta, Kamis (7/5).
Untuk itu, pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian dan Bulog.
"Tapi Kemendag sudah siap untuk mengeluarkan izin impor kepada Bulog," jelas Gobel.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku malu kebutuhan pangan
Indonesia masih tergantung negara lain. Saat Asean Summit, Presiden
Myanmar Thein Sein sempat bertanya pada Jokowi terkait kemungkinan
Indonesia kembali mengimpor beras.
"Saya malu banget ditanya
'Presiden Jokowi, kapan beli beras saya lagi?' Dalam hati saya bilang,
tunggu saja nanti, kita ekspor beras baru tahu rasa," ujarnya.
Jokowi yakin dalam tiga tahun Indonesia bisa swasembada pangan.
"Bulog harus siap-siap menampung, jangan sampai begitu membludak, harga jadi jatuh, kasihan petaninya."
Sumber:http://m.merdeka.com/Ditanya Wartawati, JK Ngamuk
Getok Meja
Rimanews - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berang. Dia naik pitam
ketika ditanya oleh seorang
wartawati majalah berita
mingguan nasional.
Kejadian itu, berawal saat JK
menggelar konferensi pers, di
kantor wakil presiden, Jumat
(08/05/2015).
Awalnya, JK lancar menjawab
pertanyaan awak media, seputar
impor beras, dan situasi politik
terkini.
Namun, tiba-tiba muka JK
memerah setelah, seorang
wartawati majalah mingguan
nasional itu bertanya soal
gagalnya mantan sekertaris
menteri BUMN Said Didu dalam seleksi eselon I Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM).
Wartawati itu menanyakan
seputar sidang TPA (tim penilai
akhir) pemilihan eselon I ESDM.
"Apakah ada diskresi oleh
Presiden terkait pencalonan Said
Didu?," tanya wartawati tersebut.
JK menjawab, tidak ada
intervensi perorangan, karena
itu pemilihan eselon I sesuai UU
yang baru, UU Aparatur Sipil
Negara (ASN), itu harus sistem
pemilihan terbuka. "Jadi yang bersangkutan yang aktif
mendaftar kemudian diseleksi
oleh timsel (pansel maksudnya).
Jadi tidak ada wakil eselon
pemilihan bersama, termasuk itu
orangnya Jokowi, karena itu terbuka," kata JK.
Gagalnya Said Didu menjadi
pejabat eselon I Kementerian
ESDM menurut JK adalah
keputusan TPA. "Bahwa
kemudian TPA memutuskan lagi,
itu hasil rapat TPA," kata dia.
"Tidak ada kepentingan tertentu
ya? yang menjadi alasan?, tanya
wartawati itu.
"Ya pasti tidak karena semua
berdasarkan data-data, bahwa
presiden sebagai ketua
memutuskan itu, berarti
keputusan yang diterima oleh
anggota TPA, dimana saya wakilnya," jawab JK.
JK kemudian murka, ketika
wartawati itu melontarkan
pertanyaan, "Konfirmasi saja pak.
Apakah pencalonan Said Didu
untuk menggagalkan smelter
Bapak di Palopo?"
"Ah, kau terlalu jauh ngomong,"
kata JK sambil menunjuk
wartawati itu dan menggetok
meja.
"Itu pikiran yang sangat keliru.
dan pasti tidak. Pasti tidak. itulah
kebodohan yang bangsa ini pikir
tentang itu. Apalagi perusahaan
keluarga saya yang orang Sulsel
berinvestasi di Sulsel," lanjut JK.
"Dengar itu omongan saya. Tapi
jangan berpikir seperti itu. Kalian
suka macam-macam itu, seperti
soal PSSI kemarin. apa
hubungannya saya dengan itu.
Hati-hati, bilang sama redaksinya," ujar JK.
Usai kejadian tersebut, JK pun
diam. Konferensi pers pun
kembali dilanjutkan. Tapi, JK
sudah tak bersemangat lagi
menanggapi pertanyaan-
pertanyaan media.
Sumber:http://m.nasional.rimanews.com/"Perekonomian Memburuk, Nawa
Cita dan Trisakti Entah Terbang ke
Mana"
intelijen – Kondisi perekonomian Indonesia justru kian terpuruh
setelah enam bulan Joko Widodo-
Jusuf Kalla menjalankan
tanggungjawab sebagai Presiden
dan Wapres RI.
Terkait kondisi perekonomian RI di
bawah Jokowi-JK tersebut,
Direktur Program Centre for
Economic and Democracy Studies
(CEDeS) Edy Mulyadi kembali
menyoal ‘jualan’ Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014.
“Mantra Trisakti dan Nawa Cita
tak kunjung menunjukkan
keampuhannya. Padahal Trisakti
dan Nawa Cita adalah jualan
andalan Jokowi-JK saat maju
sebagai Capres pada 2014 silam. Dengan Trisakti dan Nawa Cita pula
Jokowi-JK menyihir rakyat hingga
mengabaikan rekam jejak.
Hasilnya benar-benar ajib.
Substansi tergusur oleh hingar-
bingar polesan citra,” jelas Edy kepada intelijen (08/05).
Menurut Edy, logika dan nalar
publik tersingkir oleh harapan
yang membuncah atas sosok baru
yang tiba-tiba moncer bak meteor
di langit gelap. Lalu, sim salabim,
jadilah keduanya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia!
“Indonesia yang berdaulat di
bidang politik, berdikari di bidang
ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan entah terbang
ke mana,” papar Edy.
Kata Edy, dalam menghadapi
keterpurukan ekonomi, Jokowi
harus melakukan reshuffle
kabinet. “Rombak tim ekonomi.
Ganti dan isi dengan orang-orang
yang berkompeten. Mereka harus paham masalah dan tahu solusi
yang dibutuhkan. Hanya mereka
yang punya kapasitas dan
kapabelitas dengan rekam jejak
teruji yang boleh memangku
jabatan amat penting ini,” pungkas Edy.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Efendi Simbolon
menyebutkan nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa seperti Presiden
RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dilengserkan di tengah jalan.
"Gus Dur saja bisa dilengserkan, kenapa Jokowi tidak," kata Efendi
Efendi beralasan karena Jokowi sudah melangar Undang-Undang Minerla dan
Batubara (Minerba) yang memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat
pada PT Newmont dan PT Freeport.
"Ini sudah jelas-jelas Jokowi sudah melanggar UU Minerba yang memberikan
izin ekspor pada dua perusahaan tambang ini sebelum dia membangun
smelter di Indonesia," katanya.
Bahkan Efendi menantang Jokowi
untuk menjawab apakah Jokowi sudah melanggar UU atau tidak. "Coba Jokowi
buktikan, dia tidak melanggar UU atau tidak. Coba suruh jawab Jokowi,"
katanya.
Kinerja tim ekonomi Jokowi
dinilai lebih buruk dibanding
SBY
Merdeka.com
- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai
kinerja menteri ekonomi pemerintah Jokowi selama enam bulan ini belum
memuaskan. Bahkan, kepemimpinan kabinet kerja dinilai lebih buruk
ketimbang kabinet Indonesia Bersatu saat era Susilo Bambang Yudhoyono.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan lemahnya kepemimpinan dalam
kabinet kerja menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan
ekonomi Indonesia triwulan I 2015.
"Kinerja SBY lebih baik dari eranya Jokowi," ujar Enny dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5).
Menurut dia, tim ekonomi Jokowi tidak mempunyai kalkulasi kebijakan
ekonomi tepat sehingga malah berdampak negatif pada masyarakat. "Tiga
bulan penurunan ekonomi signifikan, ekspektasi masyarakat tinggi justru
bukan perbaikan," jelas dia.
Meski demikian, Enny mengakui adanya
proses transisi pemerintah dari SBY ke Jokowi yang turut menyumbang
perlambatan ekonomi pada kuartal I 2015. Tetapi, kata Enny seharusnya
hal tersebut dapat diantisipasi sejak awal. "Memang ada transisi
pemerintah, berimplikasi pada perubahan kabinet dan nomenklatur. Tapi
ini menunjukkan koordinasi lemah dan leadership lemah," ungkapnya.
Enny menambahkan harusnya pada triwulan I ini Kabinet Kerja sudah
menunjukkan kinerja seperti apa yang telah dijanjikan, dan harus sesuai
dengan visi Jokowi yaitu Revolusi Mental, yakni perubahan yang cepat.
Sayangnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2015 hanya sebesar 4,71
persen, angka tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan yang diasumsikan
oleh pemerintah dalam APBN-P 2015 sebesar 5,7 persen.
"Belum lagi
target meningkatkan penerimaan negara, penerimaan negara harusnya 30
persen boro- boro naik malah turun," tutup dia.
Sumber:http://m.merdeka.com/Yusril Anggap Jokowi Tak Sanggup Jadi Presiden
intelijen -
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden
Joko Widodo sebenarnya tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden.
“Saya berpendapat bhw beliau tidak/belum sanggup melaksanakan tugas sbg
Presiden,” kata Yusril melalui akun twitter, @Yusrilihza_Mhd.
Pernyataan Yusril itu terkait pertanyaan dari followernya di akun
twitter yang mempertanyakan mengapa dirinya tidak mendukung Joko Widodo
dalam pilpres 2014 yang lalu.
Yusril yang kini terpilih lagi
memimpin Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai ketua umum, selama ini
memang tidak pernah terdengar mendukung Joko Widodo.
Bahkan,
pasca pilpres yang dimenangi Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat masih
dipimpin MS Ka’ban, PBB cenderung berpihak kepada Koalisi Merah Putih
(KMP) dibandingkan ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Joko
Widodo sebagai presiden.(TeropongSenayan)
Ngeri, JK Mulai Konflik Terbuka
dengan Jokowi
intelijen - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah menempatkan
dirinya sebagai presiden terutama
saat memberikan komentar terkait
reshuffle kabinet.
“Kebiasaan Wapres JK untuk
bicara mengenai hal-hal yang
seharusnya menjadi prerogatif
presiden, tampaknya sulit
dihilangkan,” kata pengamat
politik AS Hikam di akun Facebook- nya beberapa hari yang lalu.
Menurut Hikam, cara yang
dilakukan JK itu seperti adanya
intervensi dalam hal reshuffle
kabinet. “Karena mungkin JK
menganggap posisi Wapres itu
bukan sekadar pembantu Presiden, tetapi seperti sejajar,”
ungkap Hikam.
Kata Hikam, jika kebiasaan lama ini
dibiarkan dan tak terkontrol, maka
relasi “Dwi Tunggal” antara
presiden dan wapres bisa
mengalami perubahan menjadi
“Dwi-Tunggal.”
Wakil Presiden JK mengatakan
perombakan Kabinet Kerja yang
rencananya dilakukan pada 2015
akan bermanfaat untuk
meningkatkan kinerja Pemerintah
Indonesia.
“Ya pentingnya untuk
meningkatkan kinerja pemerintah,
disitu pentingnya (perombakan
kabinet-red.),” kata Kalla,
ditemui usai membuka forum
diskusi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sosialisasi UU HKI No.
28/2014 di Hotel Luwansa Jakarta
pada Rabu (6/5).
Menurut Wapres, pejabat negara
yang diangkat oleh presiden bisa
terkena perombakan. “Siapapun
yang diangkat oleh presiden,
siapapun yang diangkat (oleh)
presiden itu dapat diganti oleh presiden. Itu saja rumusnya,”
ujar JK.
Sumber:http://www.intelijen.co.id/
Awas, Jokowi-JK tak Kompak, Rakyat Terbelah
intelijen – Jika
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sering tidak kompak dalam
menyikapi setiap persoalan kehidupan bernegara, hal itu akan memunculkan
jurang perbedaan pandangan rakyat.
Peringatan itu disampaikan
pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (06/05). “Kalau
Jokowi-JK tidak kompak maka rakyat juga tidak bisa rukun. Pemimpin itu
cermin bagi rakyatnya. Nampak sekali ada kepentingan masing-masing
antara Jokowi dan JK,” jelas Huda.
Kata Huda, ketidakkompakan itu kembali dipertontonkan Jokowi-JK dalam
menyikapi penangkapan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Novel Baswedan. “Lihat saja, Jokowi-JK sebagai pemimpin saja tidak
kompak. Jokowi selalu ingin tampil di media, ini sudah tidak baik
menjadi contoh bagi rakyat,” kata Huda.
Tak hanya itu, kata Huda,
saat ini masyarakat menyadari bahwa permasalahan bangsa Indonesia
terletak pada kepemimpinan Jokowi-JK. “Katanya kenaikan harga BBM itu
dananya akan dialihkan, tetapi sampai sekarang tidak jelas. Rakyat
menilai kenaikan BBM berdampak naiknya harga kebutuhan pokok. Coba tanya
rakyat di pasar kebanyakan kecewa sama Jokowi,” jelas Huda.
Belakangan, ‘ketidakkompakan’ Jokowi-JK dipertontonkan kembali ketika
menanggapi isu reshuffle kabinet dan penangkapan penyidik KPK, Novel
Baswedan oleh Bareskrim Mabes Polri.
Saat mengomentari kasus
Novel, Jokowi minta agar Novel tak harus ditahan, Wapres justru membuat
pernyataan bernuansa bisa memaklumi langkah Polri.
Gerakan ‘Turunkan Jokowi 20 Mei 2015′ Kian Meluas
BeritaPrima, Jakarta – Gerakan ’20 Mei 2015 Turunkan Jokowi’yang
bergulir sejak bulan lalu nampaknya semakin mendapat dukungan luas,
khususnya dari kalangan kampus. Dari pantauan di media sosial, kini
muncul beragam ekspresi mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh
Indonesia yang intinya memberi batas waktu kepada Jokowi hingga 20 Mei
2015 untuk melakukan perbaikan.
Misalnya saja Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga (KAMMI UIN Suka), Yogyakarta, mengekspresikan
diri dengan memasang gambar ‘Indonesia Berantakan’ dengan pagar #TurunkanJokowi.
“INDONESIA BERANTAKAN oleh kepemimpinan yang KONYOL! Jokowi hanya punya
waktu sampai 20 Mei 2015!” demikian salah satu cuitan @kammiuinsuka.
Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan
tinggi se-Indonesia juga melakukan hal sama. Mahasiswa menyoroti
pemerintahan Jokowi-JK , yang menurut mahasiswa-mahasiswa Indonesia
sedang mengalami pergejolakan ekonomi, hukum, hingga sumber daya alam.
Mereka juga menilai program nawacita Jokowi -JK , kebijakanya tidak pro
rakyat.
Pesan berantai untuk melakukan ‘Gerakan 20 Mei’ pun
beredar hingga saat ini. Isinya, mengajak semua elemen kampus untuk
turun ke jalan secara besar- besaran. “Seminggu sebelum tanggal 20 Mei,
rekan-rekan mahasiswa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta untuk
bergabung dalam aksi besar- besaran di Istana Negara,” demikian pesan
singkat yang disebarkan oleh Progres 98, pekan lalu.
Menurut
berbagai informasi, konsolidasi lintas elemen aksi mahasiswa dan rakyat
terus bergulir. Perwakilan dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berada di Pulau Jawa dikabarkan
akan memasuki Jakarta pada tanggal 18 – 19 Mei.
Progres 98
menyerukan kepada seluruh kalangan pendukung perubahan untuk bersatu
mendukung aksi mahasiswa dalam gerakan Kebangkitan Nasional 20 Mei.
“Sudah saatnya seluruh potensi anak bangsa bersatu dan bergerak
mengepung Istana Negara melalui aksi damai untuk mendesak Jokowi –
JKditurunkan dari kekuasaan,” seruan Progres 98 melalui fan page http://
www.facebook.com/progres.98
Sumber:http://nasional.beritaprima.com
Kata Bamsoet, Jokowi Kelola
Negara Seperti Rampasan Perang
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Bambang Soesatyo yang biasa
disapa Bamsoet mengkritik
Pemerintahan Joko Widodo
membagi-bagi jabatan kepada
pendukungnya. Tanpa melihat
rekam jejaknya untuk menduduki berbagai posisi penting di
pemerintahan.
"Mengelola negeri seperti
rampasan perang. Jabatan dibagi
sekarepnya dewe (terserah dirinya
sendiri), jika orangnya tepat tak
masalah," kata Bambang di
Warung Komando, Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Namun, kata Bambang, banyak
posisi penting yang ditempati tidak
sesuai dengan rekam jejaknya.
Akhirnya ditempati oleh tim
sukses. "Mau bagus dan enggak
soal lain. Yang penting pendukung gue dapat jabatan," kata Anggota
Komisi III DPR itu.
Selain itu, Bambang juga melihat
sering berbeda pendapat antara
Jokowi dengan Jusuf Kalla. "Banyak
tidak kesesuaian, banyak lucu-
lucuan, perbedaan antara Presiden
dan wapres banyak," kata Bambang.
Ia mencontohkan perbedaan
pendapat itu terlihat dalam
menyikapi isu perombakan kabinet
dan kasus penyidik KPK Novel
Baswedan.
"Soal reshuffle banyak perbedaan
antara keduanya, masalah Novel
ada perbedan pendapat antara
presiden dan wakil presiden,"
imbuhnya.
Bendahara Umum Golkar versi
Munas Bali itu juga melihat‎
partai pendukung pemerintahan
malah bertindak seperti oposisi.
Sementara partai bukan
pendukung justru selalu memberikan dukungan kepada
pemerintahan Presiden Jokowi.
"Ini dosa siapa, padahal tidak
dapat apa-apa juga," ujar
Bambang.
Sumber:http://sigmanews.co.id/view/news/33164.html
Jokowi Tawarkan 7 Kursi
Menteri untuk KMP
JAKARTA -
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap adanya tawaran kursi
menteri di Kabinet Kerja dari Presiden Joko Widodo, untuk partai di
Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin bergabung dengan pemerintah.
Namun Bambang masih enggan menyebut jabatan di kabinet yang ditawarkan
tersebut. "Jokowi menantang KMP kalau serius dukung dia maka masuk ke
pemerintahan. Dia menawarkan 7 kursi," ujar Bambang di Jakarta Selatan,
Minggu (10/5), tanpa merinci tujuh jabatan yang dimaksud.
Tawaran
itu, kata Bamsoet (panggilan lain Bambang), membuat partai-partai
pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi gelisah.
Karenanya, partai di KIH, imbuhnya, terlihat terus menunjukkan sikap
menentang Jokowi belakangan ini.
Namun meski mendapat tawaran 7
kursi, Bambang memastikan pihak KMP menolak tawaran tersebut. "KMP
sepakat walaupun tidak masuk kabinet KMP tetap akan dukung presiden.
Sampai saat ini kami masih menolak secara halus. Jadi KIH enggak ada
alasan galau lah," tegas Bambang.
Dibanding menawarkan jabatan,
Bambang mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan tugas- tugasnya yang
menumpuk di pemerintahan. Termasuk melakukan reshuffle terhadap
menteri-menteri yang dianggap tidak berkompeten di bidangnya.
Sumber:http://m.jpnn.com"Mana janjimu pak. saat kampanya dulu dikolam lumpur lapindo"
Korban Lapindo Blokir Jalan
Raya Porong Untuk Tagih Janji
Jokowi
BeritaPrima, Sidoarjo – Ratusan warga dari Desa Jatirejo, Siring,
Renokenogo, dan Kedungbendo,
Sidoarjo, yang masuk dalam peta
area terdampak luapan lumpur
Lapindo, memblokir Jalan Raya
Porong, Minggu, (10/5/2015). Sebelum menutup jalan mereka
sempat menggelar istigasah di
depan stasiun pengisian bahan
bakar umum Porong.
Pemblokiran jalan itu sempat
memacetkan arus lalu lintas dari
arah Sidoarjo menuju Pasuruan
sepanjang 500 meter selama
sekitar 30 menit. Berkat upaya
persuasif aparat Kepolisian Sektor Porong, warga akhirnya berhasil
dibujuk untuk menepi. Lalu lintas
pun berangsur normal.
Dalam aksinya warga mendesak
pemerintah segera membayarkan
ganti rugi yang hingga menjelang
sembilan tahun lumpur
menyembur belum dilunasi.
Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo menepati janjinya
saat berkampanye di tanggul
lumpur menjelang pemilihan
umum presiden 2014.
Kala itu Jokowi berjanji jika dirinya
terpilih sebagai presiden,
pemerintah akan hadir di tengah
korban Lapindo. “Buktinya mana?
Kami bosan dijanjiin terus oleh
pemerintah. Tolong Aburizal Bakrie segera menyelesaikan
permasalahan ganti rugi ini
dengan pemerintah,” kata salah
satu warga, Sunarni, 44 tahun.
Sunarni mempertanyakan
kepastian tanggal pencairan ganti
rugi yang berulang kali dijanjikan
pemerintah. Menurut dia korban
lumpur lelah menunggu janji-janji
yang tidak segera direalisasikan. “Janji tinggal janji,” ucapnya.
Salah seorang anggota Panitia
Khusus Lumpur Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Sidoarjo, Maksum
Zubair, mengatakan akan
menyampaikan tuntutan warga
tersebut kepada pemerintah pusat. Sebab, kata dia, pengambil
keputusan dalam pencairan ganti
rugi itu adalah pemerintah pusat.
“Kami tidak bisa mengambil
langkah apa-apa, saat ini masih
proses semuanya,” ujarnya.
Sumber:http://nasional.beritaprima.comIsu Reshuffle
Menko Tedjo: Tanya Jokowi, Jangan Tanya ke Saya?
Jokowi: Tanya ke Pak JK?
JK: Soal Reshuffle, yang Menentukan Presiden?
Effendi Simbolon: Jokowi-JK yang Direshuffle, Bukan Para Menteri?
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Santernya isu perombakan (reshuffle)
Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membuat berbagai
kalangan angkat bicara. Namun berbeda halnya dengan kader PDI Perjuangan
Efendi Simbolon yang menilai yang harus di benahi bukan menterinya tapi
Presiden dan Wakil Presiden.
"Ya kalau mau di-review bukan
menteri, harusnya Presiden dan Wakil Presiden (Jokowi-JK). Masa kita
harus menyalahkan menteri-nya melulu kepala negaranya kan Presiden,"
kata Efendi saat dihubungi TeropongSenayan, Kamis (7/5/2015)
"Gubernur yg bijak lebih baik menemui rakyatnya dari pada menyambut presiden pendusta"
Gubernur Papua Tak Nampak
Batang Hidung Saat Presiden
Berkunjung
BeritaPrima, Jakarta – Tokoh masyarakat yang juga mantan
Penjabat Bupati Kabupaten Mappi
dan Kabupaten Mimika Athanasius
Allo Rafra menyayangkan
ketidakhadiran Gubernur Papua
Lukas Enembe saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko
Widodo dalam kunjungan kerja di
Papua.
Berbicara kepada Antara di Timika,
Minggu, Allo Rafra mengatakan,
sebagai wakil Pemerintah Pusat
yang ada di daerah, sudah
seharusnya Gubernur Lukas
Enembe berada di tempat untuk menerima kunjungan kerja
Presiden Jokowi.
“Kita sebagai anggota
masyarakat Papua tentu sangat
menyayangkan hal ini, mengapa
sampai Gubernur Lukas Enembe
tidak ada di tempat saat orang
nomor satu republik ini berkunjung ke Papua,” ujarnya.
Mantan Kepala Biro Tata
Pemerintahan Setda Provinsi Papua
itu menilai bahwa kunjungan kerja
Presiden Jokowi ke Papua kali ini
membawa banyak misi dan
sejumlah terobosan kebijakan baru untuk mempercepat upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat
Papua.
“Sudah pasti akan ada banyak
program dan kegiatan yang akan
dilakukan di Papua ke depan,
apalagi kita di Papua sedang
berjuang keras untuk
meningkatkan pembangunan di segala bidang agar rakyat Papua
semakin maju dan sejahtera
sebagaimana saudara-saudara di
provinsi lain,” tuturnya.
Allo mengatakan, seharusnya
kunjungan kerja Presiden Jokowi
ke Papua seperti ke Jayapura dan
Merauke kali ini dapat
dimanfaatkan secara maksimal
oleh pemerintah daerah setempat untuk memberikan berbagai
masukan dan informasi tentang
persoalan-persoalan apa saja yang
sedang dihadapi Papua, apakah di
bidang politik, keamanan,
ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.
Apalagi, dalam kunjungan selama
tiga hari di Provinsi Papua,
Presiden Jokowi mengikutsertakan
sekitar 10 Menteri Kabinet Kerja.
“Ini peluang yang sangat baik
bagi pemerintah daerah untuk
membicarakan secara langsung
dengan semua kementerian
terkait, apa-apa yang kita
butuhkan di daerah. Bukan kita harus membawa semua soal itu ke
Jakarta untu dibicarakan di sana.
Tentu situasinya pasti sudah
lain,” ujar Allo Rafra, mantan
anggota DPRD Mimika itu.
Kendati selama kunjungan kerja
Presiden Jokowi didampingi oleh
Wakil Gubernur Papua Klemen
Tinal, namun menurut Allo, hal itu
terasa kurang lengkap tanpa
kehadiran Gubernur Lukas Enembe.
“Kewenangan penuh itu ada pada
gubernur, sekalipun ada wakil
gubernur. Ini momentum yang
sangat penting, dan sangat
disayangkan kalau momentum
penting itu dilewatkan begitu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara Gubernur
Papua Lamadi de Lamato
mengatakan Gubernur Lukas
Enembe sedang berada di luar
Papua untuk suatu urusan tertentu
sehingga tidak bisa mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung
ke Jayapura dan Merauke.
“Yang saya tahu sekarang Pak
Gubernur di luar Papua,” kata
Lamadi.
Ia juga membantah isu yang
merebak bahwa Gubernur Lukas
Enembe dikabarkan sakit.
“Ah tidak betul, beliau sehat-
sehat saja. Bahkan mungkin beliau
akan siap-siap berangkat ke
Surabaya untuk hadiri Kongres
Partai Demokrat,” katanya.
Lamadi menyampaikan bahwa
Gubernur Lukas Enembe sedang
memperjuangkan untuk mencari
investor untuk membangun
infrastruktur smelter di Papua.
“Pak Gubernur juga masih ada
urusan yang cukup rumit terkait
dengan smelter dan beliau baru
saja pulang dari Beijing. Beliau
bertemu dengan salah satu
perusahaan di sana, apalagi dalam waktu dekat pada 11-13 Mei 2015,
ada kongres Partai Demokrat di
Surabaya, beliau salah satu ketua
DPD,” ujar Lamadi beralasan.
Sumber:http://politik.beritaprima.com
Pakar Anti Komunis: Kemenangan Jokowi Kegembiraan bagi Keluarga Besar PKI
Pakar Anti Komunis, Ustadz Alfian Tanjung mengungkap hal mencengangkan
tentang dugaan gerakan komunis di balik kemenangan Jokowi.
Hal
itu disampaikan Ustadz Alfian Tanjung yang mengungkapkan bahwa
lingkungan tempat tinggal Jokowi di Solo dikenal sebagai Basis
Revolusioner.
“Jokowi secara
pribadi memang tidak bisa distigma sebagai sosok PKI, tetapi kampungnya,
secara historis lingkungan tempat tinggalnya di Solo itu memang Basrev,
Basrev itu Basis Revolusioner, itu sudah diketahui banyak orang,” kata
Ustadz Alfian Tanjung usai menjadi pembicara Majelis Taqarrub Ilallah
(MTI), di Masjid Abu Bakar Siddiq, Jalan Otista Raya, Jakarta Timur,
Sabtu (25/10/2014).
jargon yang dimunculkan persis seperti pada
tahun 1963-1964, pada tahun itu jargon yang muncul bunyinya; ‘Nasakom
adalah Kita’ jadi silahkan dipahami sendiri, jargon atau idiom apa yang
mirip digunakan Jokowi
Ia juga menyampaikan dalam kampanye Jokowi ada idiom yang menurutnya mirip dengan idiom saat kampanye PKI.
“Yang jadi persoalan adalah ketika kampanye Jokowi itu ada idiom,
jargon yang dimunculkan persis seperti pada tahun 1963-1964, pada tahun
itu jargon yang muncul bunyinya; ‘Nasakom adalah Kita’ jadi silahkan
dipahami sendiri, jargon atau idiom apa yang mirip digunakan Jokowi,”
bebernya.
Bahkan, Ustadz Alfian Tanjung juga menyebut adanya
dugaan orang-orang yang menggunakan kaos bergambar palu arit saat
mengawal kampanye Jokowi.
“Pada saat kampanye Pilpres itu bisa
dilihat ada orang-orang yang mengawal kampanye menggunakan kaos berlogo
palu arit terutama di daerah-daerah basis seperti di Jawa Tengah, Jawa
Timur,” ungkapnya.
Intinya, kata Ustadz Alfian Tanjung kemenangan Jokowi dalam Pilpres menjadi kegembiraan bagi kaum Komunis.
“Yang jelas kemenangan Jokowi menjadi kegembiraan di kalangan keluarga besar PKI secara nasional,” tuturnya. [AW]
Takut Megawati, Jokowi Tak Hadiri Kongres Demokrat
JAKARTA
(TEROPONGSENAYAN) -Ketidakhadiran presiden di Kongres Partai Demokrat,
seakan mengukuhkan diri Joko Widodo tetap berada di bawah bayang-bayang
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati.
"Padahal sebagai presiden,
Jokowi harus menunjukkan dirinya sebagai pemimpin. Bukan hanya simbol
yang tunduk di bawah bayang-bayang orang lain," kata pakar komunikasi
politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, kepada
TeropongSenayan, Selasa (12/05/2015).
Jokowi harus bisa membangun komunikasi dengan partai lain bukannya
takut dan tunduk pada orang lain. "Meski dia tetap sebagai kader partai,
tapi dia sekarang presiden seluruh rakyat, seluruh partai. Sangat
disayangkan kalau dia tetap takut. Menyandang panglima tertinggi kok
takut," ujarnya.
Bisa saja orang menepis bahwa ini bukan bentuk
ketakutan Jokowi terhadap Megawati. Tapi, menurut Emrus, pasti lebih
banyak orang menyangka sebaliknya. Apalagi selama ini memang ikon itu
sudah melekat
"Dia itu presiden, dimanapun, kapanpun kalau dia
mau bisa dilakukan. Sekalipun dia sekarang ada di Papua kalau menganggap
komunikasi dengan partai penting, bukan hal sulit baginya untuk
datang," tambahnya.
Sayangnya, itu tidak dimanfaatkan Jokowi
sehingga membuntuti Megawati yang sudah menyatakan tidak akan datang.
Kehadiran Jokowi sangat besar manfaatnya sebagai bentuk silaturahmi
politik kepada Demokrat.
"Ke depan akan lebih mudah pemerintah melakukan dialog komunikasi politik dengan Demokrat bila ada kebekuan," ujar Emrus lagi.
Partai Demokrat jagan dianggap enteng. Di parlemen partai belambang
mercy ini punya banyak anggota. Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dua periode menjadi presiden yang
pantas dihargai Jokowi.
"Apalagi SBY pernah menulis di akun twitternya memohon kesediaan Jokowi untuk hadir di kongres," ucap Emrus.
Ketidak hadiran Jokowi di Kongres, lanjut Emrus, sama saja menganggap
kecil SBY. "Bahkan mengecilkan mantan presiden itu di depan kader Partai
Demokrat. Menurut saya,akibat ketakutan, ini komunikasi politik yang
buruk," papar Emrus.(ss)
Kasus Prostitusi Pengalihan Isu Buruknya Kinerja Jokowi-JK dan Aksi Mahasiswa 20 Mei?
RMOL - Maraknya kasus prostitusi yang muncul belakangan dicurigai
merupakan pengalihan isu atas buruknya kinerja pemerintahan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Jusuf Kalla (JK).
"Memang
kinerja aparat mengungkap isu tersebut patut diapresiasi, namun perlu
kita teliti apakah mungkin kasus yang sudah terjadi sekian lama baru
diungkap besar-besaran beberapa waktu terakhir ini," terang Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha dalam perbincangan dengan redaksi, Senin (11/5).
Baru-baru ini polisi berhasil membongkar prostitusi dari kalangan artis. Artis AA dan mucikarinya juga ikut diamankan.
"Apakah kasus prostitusi tersebut adalah pengalihan isu dari isu yang
sedang hangat di masyarakat mengenai gerakan 20 Mei aksi besar-besaran
yang dipelopori mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat? Ya, masyarakat
saat ini berpendapat seperti itu," jelas Panji.
Karenanya, Panji menilai masyarakat harus cerdas menilai dan tidak kehilangan semangat mewujudkan perbaikan bagi bangsa.
